Buku
Judicial Review Perda Pajak dan Restribusi Daerah
Pengujian Perda dilakukan melalui mekanisme executive preview, executive preview dan judicial review. Dalam pelaksanaan executive preview dan judicial review terdapat kelemahan, yakni terjadinya pengawasan yang berlebihan. Pada sisi lain, hak warga masyarakat dalam mempertahankan kepentingannya mendapat perlindungan dan bergantung pada kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Agar tidak terjadi pengawasan berlebihan dari pemerintah pusat terhadap produk legislasi daerah serta memberikan kesempatan warga negara untuk aktif mempertahankan hak-haknya perlu penguatan pengawasan preventif (executive preview) serta membangun judicial review lebih baik.rnrn
| B0142 | 343.056 IMA j | Perpus FH Rak (B-3) | Tersedia |
| B0143 | 343.056 IMA j | Perpus FH Rak (B-3) | Tersedia |
| B0144 | 343.056 IMA j | Perpus FH Rak (B-3) | Tersedia |
| B0145 | 343.056 IMA j | Perpus FH Rak (B-3) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain