Image of Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia

Buku

Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah dan keragaman daerah.

Ketersediaan
B0483342.09 SIS hPerpus FH Rak (B-2)Tersedia
B0484342.09 SIS hPerpus FH Rak (B-2)Tersedia
B0485342.09 SIS hPerpus FH Rak (B-2)Tersedia
B0487342.09 SIS hPerpus FH Rak (B-2)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.09 SIS h
Penerbit
Jakarta : Sinar Grafika.,
Deskripsi Fisik
x, 150 hlm.; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979342107X
Klasifikasi
342.09 SIS h
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 4
Subjek
Hukum Tata Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar