Buku
Modul Pelatihan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
Di tengah kemajuan demokrasi yang dicapai Indonesia, temuan pemantauan menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami diskriminasi lewat hadirnya kebijakan-kebijakan yang mengatasnamakan diri pada agama dan moralitas. Kehadiran kebijakan daerah yang diskriminatif tidak terlepas dari praktik politik yang berkembang dalam era otonomi daerah. Proses legislasi tampaknya lebih mengedepankan prosedur daripada substansi dan membiarkan politik pencitraan berbasis identitas agama, etnis, maupun golongan. Politisasi agama dalam proses legislasi menempatkan konstitusi pada wilayah abu-abu dan seolah-olah negara berada di bawah bayang-bayang kekuatan kelompok agama. Di sisi lain, di tengah pelembagaan diskriminasi melalui kebijakan daerah dan berbagai persoalan kegagalan dari otonomi daerah, Komnas Perempuan juga bertemu dengan para reformis lokal yang memiliki kegelisahan atas berbagai kontradiksi dan inkonsistensi pemenuhan hak-hak konstitusional bagi warga negara di era otonomi daerah. Untuk itulah Komnas Perempuan berkomitmen mendukung upaya penguatan elemen-elemen pendukung penegakan konstitusi.
| B0979 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain