Buku
Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Presiden: Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia
Upaya penguatan sistem presidensial di Indonesia telah menjadi salah satu dari lima kesepakatan dasar perubahan UUD NRI 1945. Namun, kenyataannya praktik pembentukan undang-undang di Indonesia justru cenderung mengarah ke sistem pemerintahan parlementer dengan adanya kewenangan legislasi (pembentukan undang-undang) Presiden yang begitu besar, di mana Presiden telah terlibat dalam seluruh proses pembentukan undang-undang. Adapun secara khusus, konstitusi telah memberi hak kepada Presiden untuk mengusulkan suatu RUU dan juga ikut membahas suatu RUU bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama yang artinya kekuasaan badan legislasi untuk membuat undang-undang terbagi dengan Presiden, utamanya dengan adannya rumusan Pasal 20 ayat (2) dan 20 ayat (3) UUD NRI 1945
| BH00040 | 342.04 AZZ r | Perpus FH Rak (H-3) | Tersedia |
| BH00041 | 342.04 AZZ r | Perpus FH Rak (H-3) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain