Buku

Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia

---

Kehadiran buku Hukum Tata Negara: Sejarah, teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia ini dirasakan sangat diperlukan sebagai pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, yang membahas mengenai materi Hukum Tata Negara tidak hanya secara teoretik, melainkan pula perkembangan ketatanegaraan yang diakibatkan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Banyak bagian-bagian dari buku ini yang tidak akan ditemukan dari buku hukum tata negara sejenis yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok digunakan oleh pembaca sekalian sebagai bahan ajar di perkuliahan karena sudah disesuaikan dengan silabus, dapat digunakan sebagai bahan kajian, maupun bahan penelitian. Dalam buku ini dapat dibaca perihal dinamika putusan mahkamah konstitusi dalam perubahan ketatanegaraan, pertama, dinamika ketatanegaraan kekuasaan legislatif bagi DPR mengenai jangkauan fungsi anggaran DPR, recall anggota DPR dan DPRD, batas hak imunitas anggota DPR dan kewenangan pengawasan MKD, jenis perjanjian internasional yang mensyaratkan persetujuan DPR, batas kewenangan DPR dalam pemilihan Hakim Agung, syarat hak menyatakan pendapat DPR, dan rapat konsultasi KPU-DPR yang tidak mengikat; sedangkan kewenangan DPD terkait kewenangan legislasi DPD, syarat domisili calon anggota DPD dan pelarangan pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kedua, dinamika ketatanegaraan kekuasaan eksekutif yang membahas mengenai Batasan Kewenangan Menteri Keuangan Menunjuk Pimpinan Pengadilan Pajak, Ketentuan Wakil Menteri Bukan Jabatan Karier, Larangan Menteri/Wakil Rangkap Jabatan, Batasan Masa Jabatan Jaksa Agung dan Independensi Otoritas Jasa Keuangan Tidak Bersifat Mutlak. Adapun dinamika ketatanegaraan dalam kekuasaan yudikatif membahas mengenai Kewenangan KY terhadap Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Inkonstitusionalitas Keterlibatan KY dalam Seleksi Hakim, Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Peraturan Daerah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu. Tidak hanya itu saja, buku ini pun membahas mengenai dinamika independensi KPK, penyelenggaraan pemilihan umum serta perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

---

Ketersediaan

BH00148

342 TRI h

Perpus FH Rak (G-4)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342 TRI h

Penerbit

Depok : Rajawali Pers., 2022

Deskripsi Fisik

xvi, 286 hlm.; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786233721806

Klasifikasi

342 TRI h

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar