Perpustakaan Hukum Abioso

OPAC Perpus FH, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS)

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia

Buku

Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia

Lukman Santoso - Nama Orang;

Buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi,” ini berupaya menguraikan tentang hadirnya era reformasi 1998 telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Hal itu ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Salah satu konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi politik dari otonomi daerah adalah fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB). Sesuai dengan judulnya, buku ini mencoba mengupas secara gamblang terkait problematika implementasi pemerintahan daerah, utamanya pemekaran daerah pasca reformasi. Hadirnya buku ini juga berawal dari kegelisahan penulis atas fenomena semakin menjamurnya upaya pemekaran daerah, dan mayoritas daerah yang dimekarkan menunjukkan gejala kemunduran. Hal ini tidak lain karena upaya pemekaran daerah cenderung politis tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Idealnya pemekaran daerah berdampak positif bagi demokratisasi, tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru, pendekatan pelayanan kepada masyarakat, kemudahan membangun serta memelihara sarana dan prasarana, tumbuhnya lapangan kerja baru, dan adanya motivasi pengembangan inovasi serta kreativitas daerah. Namun, dalam implementasinya ternyata faktor politik menjadi dominan dalam proses pemekaran daerah. Sehingga kebijakan pemekaran daerah di era reformasi berdampak pada bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal, politik keuntungan, selain itu, pemekaran daerah juga menimbulkan konflik keruangan.


Ketersediaan
BH00155342.09 SAN hPerpus FH Rak (B-2)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.09 SAN h
Penerbit
Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2021
Deskripsi Fisik
xv, 310 hlm.; 20,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786022295068
Klasifikasi
342.09 SAN h
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Hukum Abioso
  • Informasi
  • Layanan Turnitin
  • Layanan Bebas Pustaka
  • Login Pustakawan
  • Cek Peminjaman
  • Formulir Keanggotaan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
 

Statistik Kunjungan Web

Hari : Minggu : Bulan : Semua :

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
E-Resources yang menarik bagi Anda
  • JDIHN
  • Garuda
  • PNRI
  • One Search
  • Open Library
  • Project Gutenberg
  • DOAJ
  • Scopus
Pencarian Spesifik