Perpustakaan Hukum Abioso

OPAC Perpus FH, Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS)

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi

Buku

Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi

Heru Widodo - Nama Orang;

Dinamika ketatanegaraan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung berkembang sangat pesat, termasuk soal mekanisme dan praktik penyelesaian sengketanya. Pada awal pemilihan langsung tahun 2005, mekanisme diselesaikan di Mahkamah Agung. Tahun 2008-2014 dialihkan ke Mahkamah Konstitusi. Ruang penyelesaian sengketa melalui badan peradilan sempat vakum ketika UU No. 22/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berlaku. Namun, sebelum di implementasikan UU dimaksud dicabut dengan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 1/2015. Selain mengembalikan sistem pemilihan ke pemilihan secara langsung, UU dimaksud juga mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilihan melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa hasil adalah Pengadilan Tinggi dan dapat dikasasi ke Mahkamah Agung. Model penyelesaian yang demikian diubah dengan menetapkan penyelesaian melalui badan peradilan khusus, pada saaat diberlakukannya UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No/ 1/2015 tersebut. Sambil menunggu kehadiran badan peradilan khusus, MK diberi wewenang transisional hingga menjelang penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional. UU tersebut tidak menegaskan dimana persisnya kedudukan badan peradilan khusus, apakah dibawah peradilan tata usaha negara atau peradilan umum. Salah satu hasil penelitian ini mencoba meneropong letak badan peradilan khusus. Secara garis besar, buku ini memotret eksistensi hukum acara penyelesaian sengketa pilkada melalui badan peradilan , sejak pertama kali pemilihan diselenggarakan langsung secara sporadik hingga pemilihan serentak. Diharapkan, buku ini dapat memperkaya kepustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara


Ketersediaan
B0291MH342 HER hPerpus FH Rak (G-4)Tersedia
B0290MH342 HER hPerpus FH Rak (G-4)Tersedia
B0292MH342 HER hPerpus FH Rak (G-4)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342 HER h
Penerbit
Jakarta : Konstitusi Press., 2018
Deskripsi Fisik
xxx, 338 hlm., 14,8 x 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786027995185
Klasifikasi
342 HER h
Tipe Isi
text
Tipe Media
book
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1
Subjek
Hukum Acara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Hukum Abioso
  • Informasi
  • Layanan Turnitin
  • Layanan Bebas Pustaka
  • Login Pustakawan
  • Cek Peminjaman
  • Formulir Keanggotaan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
 

Statistik Kunjungan Web

Hari : Minggu : Bulan : Semua :

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
E-Resources yang menarik bagi Anda
  • JDIHN
  • Garuda
  • PNRI
  • One Search
  • Open Library
  • Project Gutenberg
  • DOAJ
  • Scopus
Pencarian Spesifik