Buku

Menapak Jejak Pengaturan Konsesi di Indonesia

---

Dimensi sosio-ekonomi suatu negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum berarti bahwa negara atau pemerintah mempunyai kewajiban yang mencapai dan melindungi kesejahteraan sosial, dengan tujuan pemakmuran rakyat. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pemerintah tidak hanya sekedar melaksanakan tugas pemerintahan (menjaga kepentingan umum), tetapi juga harus melaksanakan dan mencapai kesejahteraan umum sebagai tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ekonomi kacau diwariskan oleh masa Soekarno ketika konsesi secara normatif dihapuskan, namun sentimen nasionalis (anti-feodal) terus bergema. Pada masa Soeharto, istilah konsesi tidak lagi digunakan dalam terminologi normatif, namun secara konseptual konsesi masih digunakan dengan istilah yang berbeda seperti kuasa pertambangan, kontrak karya, HPH, HPHH, dan lain-lain.

---

Ketersediaan

BH00214

342 SHA m

Perpus FH Rak (I-1)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SHA m

Penerbit

Yogyakarta : Deepublish., 2024

Deskripsi Fisik

viii, 124 hlm.; 15.5 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786230282416

Klasifikasi

342 SHA m

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar