Laporan Penelitian
Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Aspek Hukum Pidana dan Administrasi
Laporan hasil penelitian ini merupakan hasil pengkajian hukum secara normatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan diskresi pejabat pemerintah. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan diskresi pejabat pemerintah baik dalam bentuk tindakan maupun keputusan harus dipertanggungjawabkan bilamana terjadi serta merugikan individu/masyarakat. Bentuk pertanggungjawabkan secara hukum adminstrasi diselenggarakan sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengaturan eksplisit tentang penyalahgunaan kewenangan (Diskresi) maka hakim Tipikor menggunakan konsep dari hukum administrasi.
| B0217MH | 347.05 BUD t | Perpus FH Rak (E-4) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain