Image of Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi

Buku

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi

Hasil dan kajian yang akan dituangkan dalam buku ini ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kebijakan legislasi/formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia. Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi menyangkut baik kebijakan faktual maupun kebijakan ideal. Hal ini sangat relevan mengingat semakin tingginya tuntutan bisnis Transnasional yang sarat dengan “kejahatan terselubung” yang dilakukan oleh korporasi, yang untuk itu dibutuhkan hukum pidana yang akomodatif dan antisipatif. Lampiran buku ini sudah dilengkapi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Untuk itu buku ini sangat tepat juga untuk para praktisi hukum yang berminat mempelajari Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan juga para akademisi.

Ketersediaan
B2446345.0268 PRI sPerpus FH Rak (C-1)Tersedia
B2493345.0268 PRI sPerpus FH Rak (C-1)Tersedia
B2494345.0268 PRI sPerpus FH Rak (C-1)Tersedia
B2495345.0268 PRI sPerpus FH Rak (C-1)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
345.0268 PRI s
Penerbit
Depok : Kencana.,
Deskripsi Fisik
x, 278 hlm.; 15 x 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786024222079
Klasifikasi
345.0268 PRI s
Tipe Isi
text
Tipe Media
book
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar